Jaksa Agung Ingatkan Jaksa Pelajari KUHP dan KUHAP Baru Agar Tidak Keliru

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menekankan pentingnya pemahaman mendalam mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, yang akan diimplementasikan pada Januari 2026. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran kejaksaan perlu mempelajari dan memahami undang-undang ini untuk menghindari kesalahan yang bisa berdampak pada masyarakat. Burhanuddin mengingatkan bahwa sedang ada upaya kolosal untuk memperbarui sistem hukum yang ada, dan partisipasi aktif dari semua jaksa diharapkan agar penerapan aturan baru ini bisa berjalan lancar. Untuk mendukung proses tersebut, tim-tim sosialisasi telah dibentuk untuk memberikan pemahaman yang lebih…

Sandra Dewi Cabut Keberatan, Aset Sitaan Bakal Dilelang Oleh Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung baru saja memberikan penjelasan terkait langkah terbaru dalam kasus yang melibatkan istri terpidana, Sandra Dewi, yang resmi mencabut gugatannya. Kasus ini berkaitan dengan perampasan aset dalam dugaan korupsi tata niaga komoditas timah yang melibatkan PT Timah periode 2015-2022, sebuah masalah yang sempat mengundang perhatian publik dan menimbulkan berbagai spekulasi. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, pencabutan gugatan oleh Sandra Dewi berarti bahwa aset-aset yang sebelumnya menjadi sengketa kini tidak lagi dipermasalahkan. Hal ini mengindikasikan selesainya salah satu aspek hukum dari perkara tersebut, sekaligus membuka jalan bagi…

Kasus Nadiem, Mantan Jaksa Agung dan Pimpinan KPK Ajukan Amicus Curiae

Sebanyak selusin tokoh antikorupsi, termasuk sejumlah mantan pejabat tinggi pemerintah, telah mengambil langkah untuk memberikan suara dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kasus ini menarik perhatian publik, terutama karena melibatkan sosok yang dianggap berpengaruh dan menjadi sorotan dalam pemerintahan sebelumnya. Di antara para tokoh tersebut terdapat mantan Jaksa Agung dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendapat mereka dikemukakan dalam bentuk dokumen hukum yang dikenal sebagai amicus curiae, yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada hakim yang menyidangkan kasus ini. Dokumen amicus curiae tersebut disampaikan oleh penasihat…