80 Persen Bahan Baku Obat di Indonesia Masih Impor, Ini Solusinya

Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat masih menjadi isu besar yang perlu perhatian serius. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan bahwa saat ini antara 70% hingga 80% bahan baku obat di Indonesia masih diimpor dari luar negeri.

Walaupun angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan beberapa tahun lalu yang melebihi 90%, pemerintah tetap berupaya untuk meningkatkan kemandirian dalam produksi bahan baku obat nasional.

Budi menyatakan, “Ketika kami masuk, angka ketergantungan itu di atas 90%. Kini, dengan usaha dan dorongan, angka tersebut telah melandai.” Penurunan ketergantungan ini diharapkan mampu mengarah pada penguatan industri farmasi domestik.

Sebagian besar industri farmasi di Indonesia sudah mampu memproduksi obat jadi, tetapi ketergantungan pada bahan baku yang diimpor menjadi kendala. Oleh karena itu, pemerintah mendorong hilirisasi dalam industri farmasi untuk menjaga rantai produksi tetap berjalan di dalam negeri.

Dirinya menambahkan, upaya ini harus diiringi dengan peningkatan produksi bahan baku. “Kami saat ini sudah memiliki 35 bahan baku obat yang diproduksi di Indonesia dan akan terus meningkat,” ujarnya.

Pentingnya Kemandirian Dalam Produksi Bahan Baku Obat

Produksi paracetamol, misalnya, masih sangat tergantung pada bahan baku impor. Padahal, Indonesia memiliki potensi untuk memproduksi sebagian dari bahan dasar tersebut karena sumber daya petrokimia yang kaya.

Di sini, peran pemerintah sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan industri kesehatan. “Dengan membangun industri kesehatan, kami yakin pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja akan meningkat,” katanya.

Satu langkah strategis pemerintah adalah pengembangan industri pengolahan plasma darah untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor. Selama ini, produk-produk terkait plasma darah seperti immunoglobulin amat tergantung pada pasokan luar negeri.

Budi mengklaim bahwa Indonesia memiliki sejumlah besar sumber plasma darah, berkat populasi yang besar. “Kami justru tidak bisa menghasilkan immunoglobulin, sehingga harus mengimpor,” ujarnya.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menggandeng Indonesia Investment Authority dan SK Plasma untuk membangun pabrik pengolahan plasma darah yang bernilai investasi hingga Rp3 triliun sampai Rp4 triliun.

Pengembangan Fasilitas Pengolahan Plasma Darah di Karawang

Pabrik yang sedang dalam tahap pembangunan ini ditargetkan dapat beroperasi pada awal tahun 2027 setelah melewati berbagai persetujuan dari regulator. Kehadiran pabrik tersebut diharapkan membawa dampak signifikan dalam hal ketahanan kesehatan nasional.

Budi dengan tegas menunjukkan alasan di balik pengembangan industri plasma darah ini. Ia merujuk pada pengalamannya saat salah satu anggota keluarganya meninggal dunia karena tidak dapat mengakses produk immunoglobulin selama pandemi Covid-19.

“Salah satu anggota keluarga saya meninggal dunia karena tidak bisa mendapatkan akses. Proses produksi immunoglobulin yang kami butuhkan, sangat tergantung pada pasokan luar negeri,” ungkapnya.

Dari pengalaman tersebut, Budi semakin yakin akan pentingnya membangun industri plasma darah di tanah air. Transformasi ini tidak hanya akan mendukung kemandirian, tetapi juga mendorong perekonomian yang lebih baik.

Lebih jauh, pengembangan ini juga akan menciptakan banyak peluang kerja serta membantu industri kesehatan dalam menghadapi tantangan kedepan.

Strategi Pemerintah untuk Mengurangi Ketergantungan Impor

Budi menekankan bahwa pengembangan sektor kesehatan, termasuk produksi bahan baku obat dan plasma darah, merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor. Langkah ini diharapkan tidak hanya membantu menciptakan lapangan pekerjaan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.

Dengan semakin banyak produk yang bisa diproduksi lokal, diharapkan nilai tambah dari industri kesehatan bisa dinikmati oleh Indonesia. “Kami sangat percaya bahwa jika kita berinvestasi pada sektor kesehatan, hasilnya akan berdampak positif bagi masyarakat,” tuturnya.

Dalam konteks ini, transparansi dan keterlibatan berbagai pihak menjadi penting. Pemerintah berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak swasta untuk mendorong investasi di bidang kesehatan.

Kemudian, pemanfaatan teknologi modern juga akan menjadi pilar penting dalam pengembangan industri ini. Penggunaan teknologi terkini diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi.

Pada akhirnya, dukungan semua elemen masyarakat, termasuk pelaku industri, akademisi, dan pemerintah, sangat penting untuk mencapai kemandirian dalam produksi obat-obatan di tanah air.