Tag: RUU

Baleg DPR Percepat Pembahasan RUU Pemerintah Aceh Berdasarkan MoU Helsinki

admin

Badan Legislasi DPR berkomitmen untuk mempercepat pembahasan RUU Pemerintahan Aceh, yang ditargetkan untuk disahkan pada tahun 2026 mendatang. Pengesahan ini dianggap penting mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah berusia dua dekade dan tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Ketua Badan Legislasi, Bob Hasan, menyatakan bahwa situasi politik dan sosial di Aceh memerlukan penyesuaian dalam regulasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dia menekankan pentingnya merampungkan RUU ini dalam waktu dekat agar dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat Aceh. Rapat lanjutan yang digelar di…

RUU BPIP dan RUU PSK Resmi Menjadi Usul Inisiatif DPR

admin

Rapat paripurna dalam masa sidang II tahun 2025-2026 telah resmi menetapkan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) penting untuk dibahas lebih lanjut. Dua RUU yang mendapatkan persetujuan adalah RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan RUU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri oleh perwakilan dari delapan fraksi yang memberikan pandangannya secara tertulis dan langsung. Keputusan ini menjadi langkah awal dalam proses pembahasan lebih lanjut kedua RUU tersebut dalam tingkat legislatif. Dasco mengajukan pertanyaan mengenai persetujuan RUU BPIP, yang dijawab dengan suara…

Bahas RUU Pemilu dan Evaluasi Prolegnas di Rapat Baleg Mamanas

admin

Rapat evaluasi mengenai penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Badan Legislasi (Baleg) DPR baru-baru ini memicu perdebatan yang cukup hangat. Hal ini terjadi saat anggota DPR membahas rencana revisi sejumlah undang-undang terkait dengan pemilu, yang melibatkan berbagai pihak dan kepentingan. Situasi ini semakin kompleks ketika Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, mempertanyakan alasan di balik usulan Baleg yang ingin membahas RUU pemilu pada tahun 2024. Menurutnya, tugas tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Komisi II yang ditunjuk sebagai mitra pemerintah dalam hal politik dan pemerintahan. Aria Bima menyampaikan kekhawatirannya bahwa…