Badan Legislasi DPR berkomitmen untuk mempercepat pembahasan RUU Pemerintahan Aceh, yang ditargetkan untuk disahkan pada tahun 2026 mendatang. Pengesahan ini dianggap penting mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah berusia dua dekade dan tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Ketua Badan Legislasi, Bob Hasan, menyatakan bahwa situasi politik dan sosial di Aceh memerlukan penyesuaian dalam regulasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dia menekankan pentingnya merampungkan RUU ini dalam waktu dekat agar dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat Aceh. Rapat lanjutan yang digelar di…
Baleg DPR Percepat Pembahasan RUU Pemerintah Aceh Berdasarkan MoU Helsinki
