Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, baru-baru ini mengungkapkan adanya praktik penyalahgunaan dana transfer ke daerah yang kerap kali tak sesuai dengan tujuan aslinya. Banyaknya kasus korupsi dan pemborosan dalam pemanfaatan dana tersebut menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikan Tito usai rapat di Komisi II DPR, di mana berbagai masalah alokasi anggaran untuk tahun 2026 dibahas. Dalam konteks ini, Tito menekankan bahwa efisiensi dalam pengelolaan anggaran adalah langkah penting untuk menanggulangi masalah tersebut. “Check and balance itu penting, tetapi kadang praktik kolusi juga tampak,” ujar…
Anggaran Daerah Kadang Jadi Bancakan Kolusi DPRD dan Pemda, Kata Tito
