Tag: DPR

Baleg DPR Percepat Pembahasan RUU Pemerintah Aceh Berdasarkan MoU Helsinki

admin

Badan Legislasi DPR berkomitmen untuk mempercepat pembahasan RUU Pemerintahan Aceh, yang ditargetkan untuk disahkan pada tahun 2026 mendatang. Pengesahan ini dianggap penting mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah berusia dua dekade dan tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Ketua Badan Legislasi, Bob Hasan, menyatakan bahwa situasi politik dan sosial di Aceh memerlukan penyesuaian dalam regulasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dia menekankan pentingnya merampungkan RUU ini dalam waktu dekat agar dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat Aceh. Rapat lanjutan yang digelar di…

DPR Tanggapi Usulan Pandawara tentang Hutan yang Tidak Dapat Diperjualbelikan

admin

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menyoroti gagasan inovatif dari komunitas aktivis lingkungan yang dikenal sebagai Pandawara Group untuk menyelamatkan hutan dari alih fungsi. Dengan mengajak masyarakat untuk patungan membeli hutan, gerakan ini bertujuan untuk mencegah konversi lahan hutan menjadi perkebunan sawit atau area industri, yang dapat berdampak serius terhadap ekosistem. Alex mengakui bahwa secara hukum, hutan tidak dapat diperdagangkan, namun dia melihat gagasan tersebut sebagai langkah positif. Menurutnya, ini adalah upaya yang bisa menjadi penggerak bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam melindungi dan merawat hutan yang menjadi…

RUU BPIP dan RUU PSK Resmi Menjadi Usul Inisiatif DPR

admin

Rapat paripurna dalam masa sidang II tahun 2025-2026 telah resmi menetapkan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) penting untuk dibahas lebih lanjut. Dua RUU yang mendapatkan persetujuan adalah RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan RUU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri oleh perwakilan dari delapan fraksi yang memberikan pandangannya secara tertulis dan langsung. Keputusan ini menjadi langkah awal dalam proses pembahasan lebih lanjut kedua RUU tersebut dalam tingkat legislatif. Dasco mengajukan pertanyaan mengenai persetujuan RUU BPIP, yang dijawab dengan suara…

Pimpinan DPR Teliti Laporan Ijazah Palsu Arsul Sani ke MKD

admin

Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal, mengkonfirmasi bahwa pihaknya akan menyelidiki laporan terkait isu ijazah palsu yang melibatkan hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani. Ia menekankan pentingnya penanganan isu ini dengan hati-hati dan tepat, mengingat implikasi hukum yang bisa ditimbulkan. Cucun menjelaskan bahwa langkah selanjutnya adalah menunggu laporan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait permasalahan ini. MKD, yang berfungsi sebagai alat kelengkapan dewan di bawah bidang Kesejahteraan Rakyat, memiliki peran strategis dalam mengkaji berbagai masalah yang dihadapi anggota DPR. Dari penjelasannya, Cucun menegaskan bahwa mekanisme yang ada sudah cukup jelas, di…

Rahayu Saraswati Kembali Aktif di DPR Menurut Dasco

admin

Politik di Indonesia selalu menarik perhatian, terutama ketika melibatkan figur-figur dari partai besar. Salah satu peristiwa terkini adalah kembalinya Rahayu Saraswati, anggota DPR yang merupakan keponakan dari sosok berpengaruh dalam politik, Prabowo Subianto, ke dalam arena politik setelah kontroversi yang melibatkan pengunduran dirinya. Rahayu, yang akrab disapa Sara, sebelumnya sempat mengumumkan rencananya untuk mundur dari keanggotaan DPR untuk periode 2024-2029. Keputusan tersebut mengundang banyak tanya, terutama mengenai alasan di balik langkahnya tersebut yang terasa mendadak bagi banyak pengamat politik. Ada desas-desus yang menyebutkan bahwa pengunduran Sara terkait dengan pernyataan yang…

DPR Ajak Proses Hukum Tindak Pelanggaran Kasus Pondok Pesantren Ambruk

admin

Kasus gedung ambruk di Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, telah menimbulkan keprihatinan yang mendalam di kalangan masyarakat dan pemerintah. Insiden tragis ini merenggut nyawa puluhan santri, menuntut perhatian serius dari pihak berwenang untuk menelusuri masalah hukum yang mungkin ada di baliknya. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, menekankan bahwa seluruh proses hukum harus dijalankan jika terbukti ada pelanggaran. Hal ini penting agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Pada saat yang sama, Singgih menegaskan bahwa pihaknya akan menyerahkan seluruh proses penegakan hukum kepada aparat kepolisian,…