Tag: DPR

DPR Mengatakan MKMK Tidak Dapat Membatalkan Penetapan Hakim MK Adies Kadir

admin

Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo, memberi tanggapan tegas terhadap desakan beberapa pihak agar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membatalkan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, desakan tersebut tidak hanya kurang tepat, tetapi juga berpotensi merusak integritas MK sendiri dari dalam. Ia menegaskan bahwa MKMK tidak memiliki wewenang untuk membatalkan status hakim MK yang diusulkan oleh tiga lembaga negara. Proses yang harus diadili oleh MKMK adalah soal etika hakim yang bersifat post factum, bukan terkait dengan proses pengangkatannya. Meski banyak pro dan kontra mengenai pengangkatan Adies Kadir, Lallo yakin…

DPR Terima Audiensi Sengketa Lahan 39 Hektare Bendungan di Sulawesi Selatan

admin

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR baru-baru ini menerima audiensi dari sejumlah warga terkait masalah sengketa lahan seluas 39 hektare untuk proyek pembangunan Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pertemuan tersebut berlangsung pada Rabu dan dipimpin oleh Ketua BAM, Ahmad Heryawan, yang didampingi oleh sejumlah pimpinan lainnya. Setelah audiensi, BAM mendorong pentingnya penyelesaian sengketa lahan melalui mediasi yang transparan dan adil. Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan, menyatakan bahwa status lahan proyek tersebut sangat kompleks. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa warga dan PTPN tidak memiliki hak kepemilikan lahan yang jelas.…

Penyesuaian Data PBI BPJS Ditegur DPR, Menkes Berharap Ini dari Warga RI

admin

Jakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan langkah besar dalam penyesuaian data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS. Selama tiga bulan mendatang, DPR RI akan melakukan pengawasan untuk memastikan proses ini berjalan transparan dan efisien. Penyebab dari penyesuaian ini adalah adanya temuan bahwa beberapa penerima PBI berasal dari golongan yang seharusnya tidak memenuhi syarat. Hal ini mendorong pihak terkait untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian data yang lebih akurat. Dalam pertemuan dengan pihak DPR, Menkes menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan penyesuaian ini. Penelitian bersama…

Rieke PDIP Minta Rapat DPR Hadirkan Aurelie untuk Bahas Child Grooming

admin

Anggota Komisi XIII DPR RI meminta agar isu penting mengenai child grooming mendapatkan perhatian lebih serius. Rieke Diah Pitaloka menegaskan betapa krusialnya membahas masalah ini dengan melibatkan pihak terkait, termasuk selebritas yang berpengalaman dalam kasus tersebut. Belakangan ini, publik dihebohkan dengan munculnya buku elektronik yang ditulis oleh Aurelie Moeremans. Dalam buku tersebut, Aurelie mengungkap pengalamannya yang menyedihkan di masa remaja, khususnya terkait dengan isu child grooming. Kisah yang disajikan dalam buku itu memberikan gambaran mendalam tentang pengalaman pribadi penulis. Meskipun melibatkan tokoh nyata, identitas mereka dilindungi dengan penyamaran untuk menjaga…

Percepatan Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Diminta oleh DPR

admin

Pembangunan sarana pendidikan di Indonesia terus menjadi perbincangan penting. Salah satu topik yang hangat adalah pengembangan Sekolah Rakyat yang dinilai sangat crucial bagi masa depan anak-anak. Di tengah kesibukan pemerintah dalam mengelola berbagai program sosial, perhatian terhadap pendidikan tidak boleh diabaikan, terutama dalam hal pengadaan ruang belajar yang memadai. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, baru-baru ini menekankan pentingnya mempercepat pembangunan gedung baru untuk Sekolah Rakyat. Beliau mengungkapkan keprihatinan akan situasi di mana banyak Sekolah Rakyat di sentra-sentra telah mengalami kelebihan kapasitas, sehingga tidak dapat menampung siswa baru…

DPR Setujui 8 Poin Percepatan Reformasi Polri di Bawah Presiden

admin

Rapat paripurna yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) baru-baru ini, menyetujui delapan poin penting dalam upaya percepatan reformasi Polri. Dalam proses pembahasan, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa pertemuan sebelumnya telah menghasilkan kesimpulan-kesimpulan berharga yang perlu diteruskan dalam rapat paripurna untuk dijadikan keputusan resmi. Ia menekankan pentingnya delapan poin tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi dan kinerja Polri. Keputusan ini diharapkan akan menjadi komitmen berkelanjutan antara DPR dan pemerintah, serta mendorong implementasi reformasi dalam tubuh kepolisian. Setelah penjelasan dari Habiburokhman, Wakil Ketua DPR…

Baleg DPR Percepat Pembahasan RUU Pemerintah Aceh Berdasarkan MoU Helsinki

admin

Badan Legislasi DPR berkomitmen untuk mempercepat pembahasan RUU Pemerintahan Aceh, yang ditargetkan untuk disahkan pada tahun 2026 mendatang. Pengesahan ini dianggap penting mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah berusia dua dekade dan tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Ketua Badan Legislasi, Bob Hasan, menyatakan bahwa situasi politik dan sosial di Aceh memerlukan penyesuaian dalam regulasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dia menekankan pentingnya merampungkan RUU ini dalam waktu dekat agar dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat Aceh. Rapat lanjutan yang digelar di…

DPR Tanggapi Usulan Pandawara tentang Hutan yang Tidak Dapat Diperjualbelikan

admin

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menyoroti gagasan inovatif dari komunitas aktivis lingkungan yang dikenal sebagai Pandawara Group untuk menyelamatkan hutan dari alih fungsi. Dengan mengajak masyarakat untuk patungan membeli hutan, gerakan ini bertujuan untuk mencegah konversi lahan hutan menjadi perkebunan sawit atau area industri, yang dapat berdampak serius terhadap ekosistem. Alex mengakui bahwa secara hukum, hutan tidak dapat diperdagangkan, namun dia melihat gagasan tersebut sebagai langkah positif. Menurutnya, ini adalah upaya yang bisa menjadi penggerak bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam melindungi dan merawat hutan yang menjadi…

RUU BPIP dan RUU PSK Resmi Menjadi Usul Inisiatif DPR

admin

Rapat paripurna dalam masa sidang II tahun 2025-2026 telah resmi menetapkan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) penting untuk dibahas lebih lanjut. Dua RUU yang mendapatkan persetujuan adalah RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan RUU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri oleh perwakilan dari delapan fraksi yang memberikan pandangannya secara tertulis dan langsung. Keputusan ini menjadi langkah awal dalam proses pembahasan lebih lanjut kedua RUU tersebut dalam tingkat legislatif. Dasco mengajukan pertanyaan mengenai persetujuan RUU BPIP, yang dijawab dengan suara…

Pimpinan DPR Teliti Laporan Ijazah Palsu Arsul Sani ke MKD

admin

Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal, mengkonfirmasi bahwa pihaknya akan menyelidiki laporan terkait isu ijazah palsu yang melibatkan hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani. Ia menekankan pentingnya penanganan isu ini dengan hati-hati dan tepat, mengingat implikasi hukum yang bisa ditimbulkan. Cucun menjelaskan bahwa langkah selanjutnya adalah menunggu laporan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait permasalahan ini. MKD, yang berfungsi sebagai alat kelengkapan dewan di bawah bidang Kesejahteraan Rakyat, memiliki peran strategis dalam mengkaji berbagai masalah yang dihadapi anggota DPR. Dari penjelasannya, Cucun menegaskan bahwa mekanisme yang ada sudah cukup jelas, di…