Dua jembatan bailey yang menghubungkan Kabupaten Aceh Tengah telah selesai dibangun. Pembukaan jalur ini menjadi titik balik bagi mobilitas masyarakat dan pemulihan ekonomi di daerah tersebut. Dengan adanya jembatan ini, perjalanan dari Kabupaten Bener Meriah dan Nagan Raya ke Aceh Tengah kini lebih lancar. Hal ini sangat penting terutama setelah bencana yang melanda wilayah tersebut. Dua jembatan tersebut adalah Jembatan Bailey Krueng Beutong dan Jembatan Bailey Umah Besi. Jembatan-jembatan ini berfungsi sebagai penghubung vital bagi akses jalan di daerah Aceh. Mengatasi Tantangan Infrastruktur Pascabencana di Aceh Jembatan Bailey Krueng Beutong…
Kategori: Travel
Walkot Makassar Dua Periode Menolak Wacana Pilkada Melalui DPRD
Moh Ramdhan Pomanto, yang lebih dikenal sebagai Danny Pomanto, seorang mantan Wali Kota Makassar, menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap ide pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui DPRD. Dia berpendapat bahwa pemilihan langsung adalah hak dasar rakyat dan merupakan elemen penting dalam pendidikan politik bangsa ini. Menurutnya, mekanisme pemilihan langsung tidak hanya menegaskan hak memilih rakyat, tetapi juga berperan dalam demokrasi yang lebih sehat di Indonesia. Danny menjelaskan bahwa mengubah metode pemilihan kepala daerah dapat dianggap sebagai langkah mundur dalam perkembangan politik yang telah dibangun setelah reformasi. Dalam konteks ini, Danny…
Wakil Walkot Surabaya Menolak Pilkada Melalui DPRD Sebagai Kemunduran Demokrasi
Wakil Wali Kota Surabaya yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Armuji, dengan tegas menolak wacana mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Ia percaya bahwa cara ini merupakan sebuah langkah mundur dalam proses demokrasi dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang selama ini dijunjung tinggi. Sikap tegas Armuji mencerminkan pandangannya bahwa pemilihan kepala daerah seharusnya tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Proses ini diyakini lebih membangun koneksi antara pemimpin dan masyarakat, serta memperkuat legitimasi pemimpin di mata rakyat. Dalam pandangan Armuji, jika pemilihan dilaksanakan melalui DPRD,…
691 KK Terpaksa Mengungsi karena Banjir Bandang di Sitaro Sulut, 17 Orang Tewas
Banjir bandang di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, mengakibatkan 691 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Kejadian ini adalah dampak dari bencana alam yang telah menelan 17 korban jiwa, termasuk seorang anak. Penyebab banjir bandang ini dipicu oleh curah hujan yang intens dalam beberapa hari terakhir, yang menyebabkan sungai meluap dan menghancurkan banyak infrastruktur lokal. Menurut pemantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pengungsian masih berlangsung, dan tim penanggulangan bencana terus berupaya untuk memastikan semua warga yang terdampak mendapatkan perhatian yang dibutuhkan. Proses pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cepat untuk…
Massa Buruh Berdatangan, Polisi Tutup Jalan Medan Merdeka Selatan
Sejumlah buruh dari berbagai organisasi berkumpul di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, untuk melakukan aksi demonstrasi. Aksi ini diadakan sebagai respons terhadap kebijakan upah minimum yang dianggap tidak memenuhi harapan mereka. Unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, yang mulai menutup jalan di sekitar lokasi untuk menjaga keamanan. Kehadiran massa buruh yang dipimpin oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menunjukkan bahwa isu ini bukan sekadar permasalahan lokal, melainkan isu yang lebih luas. Sejak pagi hari, para buruh telah berdatangan, membawa spanduk dan atribut lainnya yang menyampaikan tuntutan…
Kemenhut Bantah Terjadi Penggeledahan oleh Kejagung, Klaim Ada Pencocokan Data
Kementerian Kehutanan tersebut menegaskan bahwa tuduhan penggeledahan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung di kantor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada 7 Januari tidak benar. Kepala Biro Hubungan Kerjasama dan Luar Negeri, Ristianto Pribadi, menyatakan bahwa kedatangan penyidik hanya bertujuan untuk pencocokan data. Menurut Ristianto, proses ini berlangsung dengan tertib dan kooperatif. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam kegiatan yang mereka lakukan. Ristianto menjelaskan bahwa pencocokan data berkaitan dengan perubahan fungsi kawasan hutan yang telah terjadi di masa sebelumnya, dan bukan di masa pemerintahan saat ini. Proses ini diharapkan dapat memberikan kejelasan…
Buruh Akan Demo Besok Tuntut Revisi Kebijakan Upah Minimum
Aksi massa buruh akan digelar kembali di depan Istana Negara, Jakarta, pada hari Kamis, 8 Januari. Tindakan ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan upah minimum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang dianggap tidak adil oleh para pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa para buruh akan mengadakan konvoi besar-besaran menggunakan sepeda motor. Peserta aksi ini berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, dan Bandung, serta kota-kota lainnya di sekitar Jawa Barat. Said menekankan bahwa aksi ini berfungsi sebagai…
Penerapan KUHP-KUHAP Baru Tidak Dapat Memuaskan Semua Pihak Menurut Dasco
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad baru-baru ini mengungkapkan bahwa keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dapat memuaskan semua kalangan. Kedua undang-undang tersebut telah resmi diimplementasikan sejak 2 Januari 2026, setelah pengesahan RUU Penyesuaian Pidana oleh DPR. Dalam suatu diskusi di kompleks parlemen, Dasco menyatakan bahwa proses penerimaan dan pembahasan KUHAP memakan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masukan dari publik yang perlu diperhatikan, meskipun dia menyadari tidak semua pihak akan setuju dengan isi undang-undang tersebut. Dasco juga menekankan…
Polisi Selidiki Laporan 4 Akun yang Tuduh SBY sebagai Dalang Isu Ijazah Jokowi
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya kini tengah menyelidiki laporan resmi yang diajukan oleh Badan Hukum Partai Demokrat. Laporan tersebut terkait dengan dugaan penyebaran informasi yang menyesatkan mengenai Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang diisukan terlibat dalam skandal ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Laporan ini terdaftar dengan nomor LP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 5 Januari 2026. Pihak Badan Hukum menyebutkan bahwa informasi yang disebarkan dapat merusak nama baik dan menciptakan kegaduhan di masyarakat. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, membenarkan adanya laporan dari seorang pengacara berinisial…
Kompolnas Mengakui Pelanggaran Polisi yang Tak Diproses Secara Pidana Hanya Secara Etik
Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah kasus pelanggaran yang melibatkan anggota kepolisian yang tidak ditindaklanjuti dengan proses pidana. Sebagian dari kasus tersebut hanya diberi sanksi etik, meninggalkan keinginan publik untuk melihat keadilan yang lebih tegas. Dalam konferensi pers bertanggal 5 Januari, anggota Kompolnas, Supardi Hamid, memberikan penjelasan mengenai isu ini. Banyaknya kasus yang hanya ditindaklanjuti secara etik menjadi perhatian serius. Supardi menyatakan bahwa Kompolnas telah berulang kali meminta agar Polri menindaklanjuti semua kasus yang memiliki unsur pidana, bukan hanya menghukum secara etik. Sikap tegas diperlukan untuk menjaga…
