Raja Charles III tidak akan menjadikan Istana Buckingham sebagai kediaman utama meskipun ada renovasi besar senilai £369 juta yang akan selesai tahun depan. Ia lebih memilih untuk tinggal di Clarence House, kediaman pribadinya di London, yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun.
Keputusan ini diumumkan oleh pejabat kerajaan Inggris dan menandai berakhirnya tradisi hampir dua abad, di mana Istana Buckingham menjadi tempat tinggal utama raja Inggris sejak era Ratu Victoria di tahun 1837. Langkah ini menunjukkan perubahan signifikan dalam cara raja berinteraksi dengan publik dan menjalankan perannya.
Bendahara Kerajaan Inggris, James Chalmers, mengkonfirmasi bahwa meskipun Raja Charles tidak tinggal di istana, lokasi tersebut tetap akan berfungsi sebagai pusat kegiatan resmi kerajaan. Istana Buckingham akan tetap digunakan untuk upacara kenegaraan dan penerimaan tamu negara, memastikan bahwa tradisi dan kehadiran kerajaan tetap terasa di masyarakat.
Pihak kerajaan juga ingin memastikan bahwa Istana Buckingham tetap menjadi markas besar monarki Inggris. Panji raja akan berkibar dengan bangga ketika Raja Charles berada di London, meski tidak tinggal di sana. Renovasi yang dilakukan di istana juga diharap akan memperluas akses bagi publik, dengan kunjungan diperkirakan mencapai 700.000 orang setiap tahunnya.
Komitmen Raja Charles dalam Membangun Transparansi Keuangan
Raja Charles III mengambil langkah penting dalam transparansi keuangan monarki dengan mengungkap besaran pajak yang dibayarkan. Pada tahun fiskal 2024/2025, ia tercatat membayar pajak sebesar £12,9 juta, yang sekitar US$17 juta atau setara Rp280 miliar.
Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai £11,7 juta. Sejak naik takhta pada tahun 2022, total pajak yang telah dibayarkan Raja Charles melebihi £30 juta, mencerminkan komitmennya untuk memberikan kontribusi kepada negara.
Meskipun secara hukum tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan, Charles memilih untuk mengikuti tradisi Ratu Elizabeth II yang dimulai pada tahun 1993. Keputusan ini adalah bagian dari upayanya untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas monarki.
Sumber utama pendapatan pribadi Raja Charles berasal dari Kadipaten Lancaster, yang menghasilkan sekitar £25,2 juta pada tahun fiskal 2025/2026. Ia juga mendapat pemasukan dari berbagai investasi lainnya, menjadikannya telah memiliki sumber daya yang kuat untuk mendanai kegiatan kerajaan.
Hibah Kedaulatan dan Pengelolaan Dana Kerajaan
Keluarga kerajaan Inggris tidak hanya bergantung pada pendapatan pribadi, tetapi juga menerima Sovereign Grant dari pemerintah untuk membiayai operasional mereka. Untuk tahun fiskal 2026/2027, nilai hibah diperkirakan mencapai £137,9 juta.
Namun, Raja Charles meminta agar dana tersebut dipangkas menjadi £100 juta mulai tahun 2027/2028 dan dipertahankan hingga 2031/2032. Kebijakan ini menunjukkan niatnya untuk mengelola anggaran dengan lebih efektif dan menggunakan dana publik secara proporsional.
Bendahara Kerajaan, James Chalmers, menegaskan bahwa tidak akan ada pemborosan dalam penggunaan dana tersebut. Terdapat berbagai mekanisme pengawasan yang akan memastikan penggunaan dana publik dilakukan dengan benar.
Tindakan Raja Charles dalam mengurangi dana publik juga sejalan dengan harapannya untuk memanfaatkan anggaran lebih efisien, mengurangi tegangan publik terhadap biaya operasional kerajaan. Ini menjadi langkah penting dalam menciptakan hubungan yang lebih baik antara monarki dan masyarakat.
Perhatian Publik Terhadap Pajak dan Kontribusi Keluarga Kerajaan
Pangeran William, sebagai pewaris tahta berikutnya, juga menunjukkan komitmennya dalam membayar pajak, dengan mencatat pajak sebesar £7,76 juta pada tahun fiskal 2024/2025. Kiriman informasi tentang pajaknya mencerminkan etos keterbukaan keluarga kerajaan kepada publik.
Selain pajak, Pangeran William juga mengalokasikan pendapatan sewa senilai £1,5 juta dari properti kerajaan untuk masyarakat setempat. Keputusan ini sekaligus mendemonstrasikan keseriusannya dalam berkontribusi terhadap masyarakat Inggris dan mengangkat berbagai isu sosial.
Meski demikian, baik Raja Charles maupun Pangeran William masih menghadapi kritik terkait praktik penarikan sewa dari institusi publik. Beberapa menganggap bahwa keluarga kerajaan seharusnya tidak menarik pembayaran dari institusi seperti militer dan layanan kesehatan di atas tanah milik kerajaan.
Publik terus mempertanyakan keseimbangan antara tradisi monarki dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman. Komitmen Raja Charles untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kerajaan adalah langkah nyata ke arah tersebut, meski masih ada pekerjaan yang harus dilakukan.
