Sebuah surat perjanjian penting beredar di Kalasan, Sleman, DIY, yang menimbulkan tanda tanya mengenai transparansi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Surat itu mengandung kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan apabila terjadi dugaan keracunan terkait program tersebut, sebuah isu yang patut mendapat perhatian lebih serius dari berbagai pihak yang terlibat.
Surat yang terdaftar pada 10 September 2025 ini, mengatur kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan para penerima manfaat. Di dalamnya terdapat tujuh poin kesepakatan yang berisi berbagai ketentuan, termasuk tentang mekanisme pelaksanaan program dan kewajiban penerima manfaat.
Poin-poin kesepakatan dalam surat tersebut menunjukkan bahwa penerima manfaat harus mematuhi ketentuan yang berlaku, seperti ketentuan untuk membayar Rp80 ribu jika alat makan yang dipinjam hilang. Hal ini memicu pertanyaan mengenai bagaimana program tersebut dijalankan dan apa dampaknya terhadap masyarakat.
Transparansi dalam Program Makan Bergizi Gratis di Sleman
Surat perjanjian ini menimbulkan kekhawatiran karena adanya poin yang menyebutkan komitmen penerima manfaat untuk merahasiakan insiden keracunan. Poin ini menunjukkan upaya untuk menutup-nutupi masalah yang seharusnya bisa dievaluasi untuk perbaikan lebih lanjut. Kerahasiaan ini bisa menghalangi evaluasi yang objektif.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, memandang tindakan semacam ini tidak seharusnya terjadi. Menurutnya, evaluasi program harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan umpan balik yang lebih akurat. Dia percaya keterbukaan informasi lebih penting untuk kemajuan program.
Harda menekankan pentingnya mengakui setiap kelemahan dalam program tersebut dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Dia berpendapat bahwa keracunan yang terjadi harus menjadi pelajaran berharga. Proses pembelajaran dapat terjadi melalui umpan balik dari masyarakat yang melibatkan perspektif langsung.
Pandangan Pejabat tentang Surat Perjanjian yang Berpotensi Kontroversial
Sekda Sleman, Susmiarta, juga mengekspresikan keheranannya setelah mengetahui isi surat perjanjian tersebut. Dia menjelaskan bahwa penting untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi pelaksana program Makan Bergizi Gratis. Hal ini penting agar setiap keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta yang ada.
Klarifikasi terhadap siapa yang merumuskan poin-poin dalam surat sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman lebih lanjut. Susmiarta menyarankan semua pihak untuk bekerja sama dalam membangun transparansi agar situasi yang tidak diinginkan dapat dihindari. Keterlibatan BGN sebagai pelaksana tentu sangat krusial.
Pembentukan program yang lebih baik harus diawali dengan komunikasi yang jelas dan terbuka. Setiap kebijakan yang dibuat membutuhkan dukungan dari semua lini, agar program tersebut dapat berjalan dengan sukses dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.
Melihat Daya Tarik Program Makan Bergizi Gratis di Kalangan Masyarakat
Program Makan Bergizi Gratis sebenarnya merupakan upaya positif untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, insiden keracunan yang dapat muncul dari program ini menunjukkan bahwa ada celah yang harus ditangani untuk mencegah masalah lebih lanjut. Komunikasi yang baik harus menjadi prioritas.
Upaya untuk memberikan makanan bergizi seharusnya tidak hanya terfokus pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas makanan yang disajikan. Setiap informasi terkait program ini perlu disampaikan dengan jelas kepada penerima manfaat agar mereka bisa memahami betul apa yang mereka terima.
Proses penanganan masalah, seperti keracunan makanan, juga harus dipastikan melalui mekanisme yang tepat. Dalam kasus ini, penting bagi semua pihak untuk tetap waspada dan siap menanggulangi setiap insiden yang mungkin terjadi di masa mendatang.
