Amerika Makin Ketat Beri Visa, China Justru Sebaliknya

Peta kekuatan paspor dunia saat ini menunjukkan perubahan yang signifikan seiring dengan dinamika global yang terus berkembang. Laporan terbaru mengenai Henley Passport Index 2026 menggambarkan kesenjangan yang semakin lebar antara negara-negara dengan tingkat mobilitas tertinggi dan terendah, di mana paspor telah menjadi simbol penting untuk akses terhadap ekonomi dan peluang internasional.

Dalam laporan tersebut, Singapura tetap berada di posisi teratas sebagai pemegang paspor terkuat di seluruh dunia, memungkinkan warganya untuk mengakses 192 negara tanpa memerlukan visa. Sebaliknya, warga Afghanistan hanya dapat memasuki 24 negara, menjadikan mereka sebagai yang paling terbatas dalam hal mobilitas global.

“Selama dua dekade terakhir, mobilitas global mengalami pertumbuhan yang pesat, namun distribusi manfaatnya sangat tidak seimbang,” kata Dr. Christian H. Kaelin, Ketua Henley & Partners, menunjukkan kekhawatiran mengenai ketidakadilan dalam akses global.

Keadaan Paspor Global yang Memburuk dan Membaik

Paspor tidak lagi menjadi satu-satunya tiket untuk melewati batas negara. Menurut Willie Walsh, Direktur Jenderal IATA, saat ini banyak negara yang memperketat peraturan batas dan mengadopsi pengawasan berbasis teknologi. Ini menandakan bahwa teknologi dan kebijakan politik kini menjadi faktor penting dalam mobilitas global.

Setelah Singapura, Jepang dan Korea Selatan berada dalam peringkat kedua, masing-masing dengan akses bebas visa ke 188 negara. Sementara itu, negara-negara Eropa seperti Denmark, Luksemburg, dan Spanyol juga menunjukkan performa yang baik dalam hal aksesibilitas internasional.

Ketimpangan dalam kebijakan imigrasi terlihat jelas, terutama antara negara-negara besar. Di satu sisi, warga Amerika Serikat memiliki akses ke 179 negara, tetapi hanya memberikan izin masuk tanpa visa kepada 46 negara lain, yang membuatnya berada di peringkat 78 dalam Henley Openness Index. Ini menciptakan kesenjangan yang mencolok dalam kebijakan aksesibilitas.

Perubahan Strategis dalam Kebijakan Paspor di China

Dalam konteks yang berbeda, China mengambil langkah progresif dengan membuka akses bebas visa untuk lebih dari 40 negara selama dua tahun terakhir. Kini, negara itu menerima warga dari 77 negara tanpa persyaratan visa, sebagai cara untuk meningkatkan hubungan internasional dan menarik investasi asing.

“Keterbukaan kini menjadi alat pengaruh lembut,” ungkap Dr. Tim Klatte dari Grant Thornton China, menyoroti pentingnya diplomasi dalam menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.

Laporan Henley Global Mobility 2026 juga mengungkap rencana kontroversial dari U.S. Customs and Border Protection yang dapat mengakhiri kebijakan bebas visa untuk banyak negara. Mulai dari 2026, warga dari 42 negara sekutu diharuskan menyerahkan data pribadi yang sangat mendetail sebagai syarat untuk memasuki AS.

Dampak Kebijakan Ketat terhadap Mobilitas Internasional

Rencana ini menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan potensi penyalahgunaan data yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap hubungan internasional. “Ini membuka jalan bagi penyaringan ideologi dan risiko data yang disalahgunakan,” ujar Greg Lindsay dari Atlantic Council, menunjukkan betapa rumitnya situasi ini.

Pada saat yang sama, sorotan tajam juga mengarah ke negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Anehnya, meskipun AS kembali masuk dalam peringkat Top 10, keduanya mengalami penurunan signifikan dalam akses tanpa visa.

Amerika Serikat kehilangan akses ke tujuh destinasi dalam satu tahun terakhir, sementara Inggris merasakan hilangnya akses ke delapan negara. Ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan bagi kekuatan paspor kedua negara.

“Penurunan kekuatan paspor AS dan Inggris menunjukkan lebih dari sekadar masalah teknis; ini merupakan sinyal adanya perubahan geopolitik mendalam,” kata Misha Glenny, jurnalis internasional. Ketidakpastian yang muncul ini membuat banyak orang mempertanyakan masa depan hubungan internasional dan mobilitas antara negara-negara besar di dunia.

Dengan perkembangan yang cepat di dunia, penting bagi setiap negara untuk meninjau kembali kebijakan imigrasi dan memahami implikasi sosial, ekonomi, dan politik dari keputusan yang diambil. Hanya dengan pemikiran yang matang dan strategi yang tepat, akan ada harapan untuk mengurangi kesenjangan mobilitas global yang semakin melebar ini.