Kegiatan Belajar Mengajar di Daerah Bencana Mulai 5 Januari

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah penting untuk memulihkan kegiatan belajar mengajar di daerah yang terdampak bencana, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, target pemulihan ini direncanakan dimulai pada tanggal 5 Januari 2026. Laporan mengenai kerusakan infrastruktur pendidikan menunjukkan perluasan dampak yang cukup signifikan dari bencana alam ini.

Pratikno menjelaskan bahwa sekitar 3.700 sekolah mengalami kerusakan akibat bencana tersebut. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.100 sekolah kini berada dalam kondisi rusak berat. Hal ini menunjukkan tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah dalam memulihkan sistem pendidikan di daerah yang terkena dampak.

Dalam upaya mempercepat proses pemulihan, pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan pendidikan dapat kembali berjalan. Ia menyebutkan bahwa ada 587 sekolah yang saat ini dalam proses pembersihan, dengan target pembersihan selesai pada 4 Januari, mendekati tanggal dimulainya pembelajaran.

Kondisi Pendidikan Pasca Bencana dan Strategi Pemulihannya

Dalam konferensi pers terbaru, Pratikno menegaskan komitmen pemerintah untuk memfasilitasi pembelajaran di tenda-tenda darurat bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat. Sebanyak 54 sekolah masih memerlukan metode pembelajaran alternatif, meskipun mendekati waktu pemulihan. Ini merupakan langkah strategis untuk memperkecil kehilangan proses belajar selama masa sulit ini.

BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) juga memiliki rencana serupa, dengan fokus pada kegiatan belajar mengajar yang dapat dimulai pada pekan kedua Januari 2026. Target ini dikatakan realistis, mengingat proses pembersihan yang sedang berlangsung saat ini untuk memulihkan fasilitas pendidikan yang rusak.

Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, menyatakan bahwa para siswa diharapkan dapat kembali ke sekolah teduh, setelah beberapa fasilitas pendidikan dibersihkan dari lumpur. Sebelumnya, ruang kelas yang terkena dampak ini telah dialokasikan untuk pemulihan oleh tim tanggap bencana.

Dampak Bencana terhadap Infrastruktur Pendidikan dan Siswa

Bencana yang terjadi pada akhir November 2025 telah mengakibatkan kerusakan yang meluas pada infrastruktur pendidikan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sekitar 3.274 fasilitas pendidikan dan 6.431 ruang kelas mengalami kerusakan, menjangkau semua level pendidikan dari PAUD hingga pendidikan nonformal. Kerugian ini tidak hanya mempengaruhi bangunan fisik, tetapi juga proses belajar siswa dan tenaga pengajar.

Jumlah siswa yang terdampak mencapai 276.249, sementara itu, sekitar 25.936 guru dan tenaga kependidikan juga terkena dampak dari bencana ini. Dengan banyaknya siswa yang kehilangan akses ke pendidikan, pemerintah merasa perlu untuk bertindak cepat dalam upaya pemulihan.

Kerusakan infrastruktur menyiratkan perlunya anggaran dan sumber daya yang signifikan dari pemerintah. Untuk itu, pemerintah telah mengarahkan anggaran pemulihan agar dapat digunakan seefisien mungkin dalam memperbaiki fasilitas yang rusak dan memastikan pendidikan bagi anak-anak tidak terhambat.

Langkah-Langkah yang Diambil untuk Memperbaiki Kerusakan

Pemerintah Indonesia sudah mengidentifikasi berbagai langkah pemulihan yang perlu diambil untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Salah satu langkah utama adalah melakukan pembersihan dan penilaian terhadap fasilitas pendidikan yang rusak. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi dan tingkat kerusakan yang terjadi.

Selanjutnya, pihak-pihak terkait termasuk BNPB akan berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan untuk merumuskan rencana rehabilitasi yang komprehensif. Kegiatan ini melibatkan teknik rekayasa yang tepat agar infrastruktur pendidikan dapat dibangun kembali dengan lebih tahan terhadap bencana di kemudian hari.

Pemerintah juga berencana untuk menggunakan pendekatan berbasis komunitas dalam memulihkan sistem pendidikan. Partisipasi masyarakat lokal dalam proses rehabilitasi diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih sesuai dan efektif bagi kebutuhan pendidikan di daerah masing-masing.