Dalam menghadapi tantangan pembangunan gedung baru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa Pemprov DKI akan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan instansi terkait untuk merumuskan rencana gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) di lokasi bekas Kedutaan Besar Inggris di Bundaran Hotel Indonesia. Langkah ini menjadi penting mengingat status lahan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak tahun 2016.
Pramono Anung menegaskan bahwa dukungan penuh Pemprov DKI akan diberikan kepada setiap keputusan yang diambil oleh Presiden, termasuk terkait pembangunan gedung MUI. Diskusi mengenai proses ini diharapkan berjalan lancar dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
Ia menambahkan, untuk melaksanakan rencana pembangunan ini, semua tahapan yang diperlukan harus dipatuhi agar proyek dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini termasuk memastikan bahwa pembangunan tidak melanggar hukum yang mengatur cagar budaya yang ada.
Rencana Pembangunan yang Terintegrasi dengan Kebudayaan
Pemerintah DKI Jakarta memahami bahwa pembangunan gedung tersebut harus mempertimbangkan aspek budaya yang telah ada di lokasi tersebut. Konservasi cagar budaya menjadi bagian penting dalam proses ini. Oleh karena itu, pihak Pemerintah DKI akan melakukan pemantauan dan memberi dukungan terkait pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan.
Gubernur juga menjelaskan pentingnya dialog dan konsultasi antar berbagai instansi dalam rangka mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan tanpa mengorbankan nilai-nilai sejarah yang ada di lokasi tersebut.
Lebih lanjut, Pemprov DKI menyatakan bahwa rencana pembangunan tidak hanya akan menguntungkan MUI dan organisasi Islam lainnya, tetapi juga masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Gedung baru diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi bagi komunitas.
Pemenuhan Persyaratan Legal dan Administratif
Pramono Anung menegaskan bahwa meski pembangunan terletak pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemprov DKI bertanggung jawab dalam memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk kelancaran proyek. Dukungan dalam hal perizinan dan persyaratan lapangan diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan.
Di sisi lain, koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI diharapkan dapat menciptakan penyelesaian masalah lebih cepat. Hal ini penting agar semua aspek hukum dan administratif dapat terpenuhi tanpa kendala yang berarti.
Secara khusus, pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) dan dokumen terkait lainnya menjadi prioritas untuk memastikan proyek dapat dimulai. Pengawas dari Pemprov DKI akan dilibatkan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan mematuhi regulasi dan ketentuan yang ada.
Pembangunan Gedung Multifungsi untuk Kegiatan Umat
Presiden sebelumnya telah mengungkapkan bahwa lahan gedung yang direncanakan memiliki luas sekitar 4.000 meter akan diperuntukkan bagi kantor MUI serta lembaga dan badan Islam lainnya. Bangunan ini direncanakan dapat menampung berbagai kebutuhan organisasi di dalamnya, dari Badan Amil Zakat Nasional hingga Badan Wakaf Indonesia.
Rencana pembangunan ini juga berakar dari kebutuhan untuk menciptakan ruang yang dapat digunakan berbagai organisasi masyarakat Islam. Gedung diharapkan tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga pusat untuk kegiatan yang bermanfaat bagi umat.
Menurut penjelasan Presiden, gedung ini juga akan memiliki beberapa lantai yang disesuaikan dengan berbagai kebutuhan organisasi. Pembangunan gedung yang direncanakan setinggi 40 lantai ini tentunya memerlukan perencanaan yang matang dan teknis yang sesuai untuk mencapai hasil yang diinginkan.
![](https://kumparan-berita.com/wp-content/uploads/2026/02/pemerintah-membentuk-satuan-tugas-percepatan-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-pasca-bencana-banjir-suma.png; charset="utf-8"-840x471.png; charset="utf-8")
