Kasus hukum yang melibatkan PT Indobuildco dengan pihak pemerintah mengenai lahan Hotel Sultan menjadi sorotan publik. Sebagai kuasa hukum dari PT Indobuildco, Hamdan Zoelva mengungkapkan bahwa ada perbedaan perlakuan di mata hukum dalam proses eksekusi putusan yang bernuansa adil antara kliennya dan para pihak dari pemerintah, Kementerian Sekretariat Negara dan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno. Hamdan mengklaim bahwa sebelum putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst, sudah ada Putusan Provisi yang lepas dari tuntutan hukum sejak Januari 2024, tetapi tidak dilaksanakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsistensi pengadilan dalam menerapkan hukum. Ia…
Perlakuan Tak Adil dalam Eksekusi Hotel Sultan Menurut Indobuildco
