Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terdahulu menyatakan bahwa revitalisasi sekolah-sekolah yang rusak akibat bencana di Aceh dan Sumatra akan selesai sebelum tahun ajaran baru 2026/2027. Sementara untuk sekolah yang mengalami kerusakan berat dan perlu direlokasi, proses pembangunan ditargetkan dapat diselesaikan tahun ini.
Dalam peninjauan yang dilakukan di Aceh Tengah, seperti yang dinyatakan oleh Abdul Mu’ti, proyek revitalisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan tetap berjalan meskipun dalam kondisi sulit. Sekolah-sekolah yang rusak ringan dan sedang diyakini bisa berfungsi kembali sebelum tahun ajaran anyar.
“Yang rusak ringan dan sedang sudah bisa selesai sebelum tahun ajaran baru 2026/2027. Kalau yang harus relokasi di tempat baru, memang harus membangun yang baru dalam jumlah besar biasanya bisa lebih dari setengah tahun,” tuturnya.
Pentingnya Revitalisasi Sekolah di Daerah Terdampak Bencana
Revitalisasi sekolah menjadi sangat penting untuk menunjang keberlangsungan pendidikan di daerah-daerah yang terdampak bencana. Mengingat dampak bencana tidak hanya merusak bangunan fisik, namun juga mempengaruhi psikologi siswa dan guru. Oleh karenanya, langkah cepat dan tepat perlu diambil untuk menanggulangi masalah ini.
Dengan adanya anggaran senilai Rp 2,4 triliun untuk tiga provinsi, diharapkan revitalisasi dapat dilakukan dengan optimal. Dana ini merupakan bagian dari program revitalisasi pendidikan di tahun 2026 yang akan menjadi prioritas utama pada daerah-daerah yang terimbas oleh bencana, seperti banjir dan longsor.
Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa perhatian pada daerah keras yang dilanda bencana menjadi sorotan utama dalam program revitalisasi ini. Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan secara efektif agar proses rehabilitasi bisa cepat terlaksana.
Skema Pembangunan untuk Sekolah yang Terdampak
Pihak Kementerian Pendidikan menerapkan dua skema pembangunan untuk mempercepat rehabilitasi sekolah. Untuk kelas darurat, mereka menjalin kerja sama dengan dinas pendidikan dan organisasi masyarakat setempat. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan pendidikan dapat berlangsung meski dalam situasi darurat.
Sementara itu, untuk pembangunan unit sekolah baru dan rehabilitasi bangunan, pihak Kementerian bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat. Kerja sama ini memungkinkan percepatan dalam pembangunan fisik sekolah, sehingga proses pengajaran bisa segera dimulai kembali.
Memiliki kesepakatan resmi dengan Kepala Staf Angkatan Darat, Abdul Mu’ti menyatakan bahwa setelah peninjauan di Aceh selesai, langkah-langkah konkret untuk pelaksanaan MoU tersebut akan segera diambil. Keberadaan dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat proses rehabilitasi.
Bantuan Tambahan untuk Sekolah yang Terkena Dampak
Selain melakukan revitalisasi bangunan, Kementerian juga memberikan bantuan tambahan berupa voucher uang tunai senilai Rp 20 juta kepada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan fasilitas. Bantuan ini diharapkan dapat membantu biaya peralatan sementara hingga rehabilitasi selesai dilakukan.
Voucher tersebut juga termasuk bantuan untuk sekolah yang masih kesulitan dalam akses internet. Dengan bantuan ini, diharapkan proses belajar mengajar dapat tetap berlangsung meskipun dalam keadaan terbatas.
Di samping itu, program bantuan starlink mencakup instalasi internet di sekolah-sekolah yang terletak di daerah sulit dijangkau. Ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil.
Arah Kebijakan Pendidikan ke Depan setelah Bencana
Dengan pertimbangan yang matang, kebijakan pendidikan setelah bencana harus disusun dengan fokus pada pemulihan jangka panjang. Revitalisasi tidak hanya sekedar memperbaiki fisik, namun juga harus dapat memenuhi kebutuhan psikologis siswa, guru, dan masyarakat sekitar.
Pendidikan yang terhambat akan berdampak pada generasi mendatang, sehingga penting untuk segera mengambil langkah-langkah pemulihan yang komprehensif. Pembenahan kurikulum dan pelatihan bagi guru juga perlu disesuaikan dengan kondisi daerah pasca bencana.
Dengan melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat lokal, diharapkan kebijakan yang ada dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi sangat penting agar pendidikan dapat terjaga meskipun dalam situasi yang menantang.
