Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, baru-baru ini menjelaskan mengapa partainya mendorong pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung. Menurutnya, demokrasi seharusnya tidak hanya diukur dari kemampuan rakyat untuk memilih langsung pemimpin mereka.
Sugiono menyatakan bahwa pada dasarnya, demokrasi adalah sistem yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Poin ini menjadi dasar argumennya bahwa tujuan akhir dari berdemokrasi adalah kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Pentingnya Memahami Demokrasi Secara Menyeluruh
Sugiono menegaskan bahwa pemilihan langsung tidak boleh disederhanakan hanya sebagai momen rakyat mengekspresikan suara mereka. Ia berpendapat bahwa demokrasi memiliki banyak dimensi, dan kesejahteraan rakyat harus menjadi fokus utama.
Dalam diskusinya di program Inside Politics, Sugiono mencatat bahwa ujung dari demokrasi adalah menciptakan kesejahteraan, bukan sekadar memberi kebebasan untuk memilih. Kebebasan berbicara dan berpartisipasi politik memang penting, namun hasil dari kebebasan tersebut harus bermanfaat bagi masyarakat.
Oleh karena itu, dalam konteks Pemilu dan Pilkada, Sugiono percaya bahwa proses pemilihan harus lebih dari sekadar ritual. Ini harus menghasilkan pemimpin yang bisa benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat, terutama dalam aspek kesejahteraan.
Pertimbangan Ekonomi dalam Melaksanakan Pilkada
Salah satu alasan Sugiono mendukung sistem Pilkada tidak langsung adalah pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Menurutnya, biaya pelaksanaan Pilkada langsung selama ini sangat besar dan membebani anggaran negara. Dari tahun 2015 hingga 2024, anggaran Pilkada melonjak dari Rp7 triliun menjadi sekitar Rp37-44 triliun.
Dengan angka yang sangat besar tersebut, Sugiono menekankan potensi penggunaan anggaran untuk sektor lain, seperti pendidikan. Dia berargumen bahwa dana yang dihemat bisa digunakan untuk membangun banyak sekolah yang diperlukan rakyat.
Pemanfaatan anggaran yang lebih baik ini, menurut Sugiono, adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pilkada yang lebih hemat dapat membantu pemerintah fokus pada aspek-aspek lain yang juga penting bagi masyarakat.
Stabilitas Sosial dan Polarisasi Masyarakat
Dalam analisisnya, Sugiono juga menyoroti dampak sosial dari sistem Pilkada langsung. Ia menyatakan bahwa pemilihan langsung sering kali menimbulkan polarisasi dan perpecahan di masyarakat. Ketegangan antar kelompok sering muncul, dan ini berpotensi merugikan stabilitas sosial.
Oleh karena itu, Sugiono mengusulkan agar Pilkada dilakukan melalui DPRD, yang dianggap lebih mampu menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Ia percaya bahwa pendekatan ini bisa mengurangi konflik dan menciptakan suasana yang lebih harmonis.
Penting untuk mempertimbangkan bagaimana sistem pemilihan mempengaruhi tatanan sosial. Sugiono berharap bahwa sistem yang lebih terstruktur dapat mendamaikan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.
Biaya Politik yang Dihadapi Para Calon
Selanjutnya, Sugiono menggambarkan tantangan yang dihadapi kandidat dalam sistem pemilihan saat ini. Biaya politik yang tinggi menjadi penghalang bagi banyak orang untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Dengan ongkos yang mahal, banyak calon yang terpaksa mundur.
Ia menyatakan bahwa adanya batasan dalam pemilihan bersifat merugikan demokrasi. Sugiono menegaskan pentingnya menciptakan akses yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat untuk terlibat dalam proses politik.
Melalui sistem tidak langsung, diharapkan biaya politik bisa ditekan, sehingga lebih banyak individu dari berbagai kalangan dapat bersaing untuk posisi publik. Ini merupakan langkah penting menuju demokrasi yang lebih inklusif dan adil.
