Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengumumkan bahwa pembangunan 648 unit hunian tetap akan dimulai untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana hidrometeorologis, seperti banjir dan longsor. Bencana ini terjadi di beberapa wilayah, termasuk Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga.
Hunian tetap yang dibangun bertujuan untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi warga yang kehilangan rumah mereka akibat bencana tersebut. Proses pembangunan ini diharapkan dapat segera memenuhi kebutuhan akut masyarakat yang saat ini masih mengungsi.
Di Tapanuli Utara, lokasi huntap terletak di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, dengan luas lahan mencapai 5 hektare dan menyuplai sebanyak 103 unit hunian. Hal ini menjadi langkah awal yang penting dalam mengatasi masalah perumahan di daerah yang terdampak.
Pembangunan Hunian Tetap di Wilayah yang Terdampak Bencana
Bobby Nasution menjelaskan bahwa lokasi huntap di Tapanuli Selatan berada di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batangtoru. Dengan luas lahan mencapai 61.942 meter persegi, diharapkan sebanyak 227 unit hunian dapat disediakan untuk masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, untuk Tapanuli Tengah, lokasi huntap berada di Lahan Asrama Haji Sitonong Bangun, Kecamatan Pinangsori. Dengan luas lahan 1,3 hektare, sebanyak 118 unit hunian akan dibangun di sana, memberikan harapan baru bagi para korban bencana.
Kota Sibolga juga tidak luput dari perhatian, di mana hunian tetap akan dibangun di Jalan Sudirman, Kelurahan Aek Porombunan, Kecamatan Sibolga Selatan. Luas lahan di kawasan ini mencapai 5,1 hektare, dengan jumlah hunian yang direncanakan mencapai 200 unit.
Peran Pemerintah dalam Membangun Hunian untuk Korban Bencana
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga meminta kepada semua kepala daerah untuk proaktif dalam mengusulkan validasi data hunian tetap. Hal ini penting agar pembangunan bisa segera direalisasikan, khususnya bagi korban yang masih berada dalam kondisi rentan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menekankan pentingnya data yang akurat mengenai lokasi dan jumlah hunian yang rusak. Data ini diperlukan agar pemerintah bisa mengambil langkah cepat dalam penanganan bencana dan pembangunan kembali hunian masyarakat.
Kementerian juga meminta daerah untuk melaporkan secara jelas jumlah hunian yang masuk dalam kategori rusak akibat bencana. Ini termasuk ruang tinggal yang mengalami kerusakan ringan, sedang, berat, hingga yang hilang akibat banjir dan tanah longsor.
Kolaborasi dengan Yayasan dan Organisasi Lain untuk Membangun Hunian
Selain pembangunan hunian tetap oleh pemerintah, Yayasan Buddha Tzu Chi dan Danantara juga berkontribusi dengan merencanakan pembangunan 15.000 unit hunian untuk provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kerjasama ini menandakan adanya sinergi antara pemerintah dan berbagai organisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak.
Bobby Nasution juga mengingatkan pentingnya pemilihan lokasi hunian agar sesuai dengan ekosistem yang ada. Lokasi hunian harus berdekatan dengan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan lahan pertanian, agar masyarakat dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari mereka dengan lebih mudah.
Pembangunan hunian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi salah satu fokus utama dalam program ini. Hal ini sekaligus bertujuan untuk membangun desa yang lebih resilien terhadap bencana di masa mendatang.
