Alissa Wahid, putri dari Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur, baru-baru ini mengungkapkan kekhawatirannya mengenai konflik yang melanda Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dalam sebuah acara haul ke-16 untuk mengenang ayahnya, yang digelar di Ciganjur, Jakarta Selatan, ia menyoroti isu-isu internal yang tengah menghadang organisasi keagamaan tersebut.
Selain itu, Alissa juga menyampaikan harapannya agar para pemimpin NU menyadari kembali tanggung jawab besar yang diemban mereka. Seruan ini terlihat sebagai panggilan untuk kembali kepada nilai-nilai perjuangan yang telah diajarkan oleh Gus Dur.
Salah satu sorotan Alissa adalah mengenai masalah konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada organisasi masyarakat, yang ia sebut sebagai penyebab utama konflik di internal PBNU. Masalah ini menjadi fokus pembicaraan dan menciptakan ketegangan dalam kepemimpinan NU saat ini.
“Konsesi tambang telah menjadi isu yang sangat besar dalam kepemimpinan NU. Seharusnya, NU tidak hanya berpikir untuk kepentingan sendiri,” ucapnya. Alissa menekankan pentingnya sikap kritis serta dedikasi NU kepada kesejahteraan bangsa.
Lebih lanjut, Alissa merujuk pada ajaran Gus Dur yang selalu menekankan pentingnya memberikan kontribusi bagi masyarakat. “Saat Gus Dur menjabat sebagai presiden, tidak ada kebijakan yang menguntungkan NU, dan ia selalu mendorong NU untuk tetap kritis kepada penguasa,” imbuhnya.
Pentingnya Menjaga Tradisi dan Nilai-nilai NU dalam Memimpin
Di tengah dinamika yang berlangsung, Alissa mengingatkan bahwa NU harus tetap berada dalam posisi yang netral dan adil. Tidak seharusnya organisasi ini terjebak dalam kepentingan politik atau ekonomis yang dapat merusak integritasnya.
Sikap yang penuh pelanggaran terhadap tradisi ini, menurut Alissa, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Gus Dur. “Kita harus ingat, tradisi NU adalah untuk menjaga keseimbangan dan persatuan di tengah masyarakat,” tandasnya.
Menurutnya, dasar filosofi yang dibawa oleh Gus Dur dapat menjadi pedoman untuk menghadapi segala tantangan. “NU bukan hanya komponen agama, tetapi juga bagian dari masyarakat yang lebih luas,” ucapnya menegaskan dimensi sosial dari peran NU.
Konflik Internal dan Tantangan yang Dihadapi PBNU
Konflik yang muncul di PBNU belum lama ini berawal dari rekomendasi Rais Aam KH Miftachul Akhyar untuk mempercepat pengunduran diri ketua umum sebelumnya, Gus Yahya. Keputusan ini tak pelak menambah ketegangan di antara pengurus, yang bisa berdampak pada stabilitas organisasi.
Rapat yang diadakan di Hotel Aston Jakarta turut dihadiri oleh banyak pengurus, dan menghasilkan keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Ketidaksepakatan ini jelas terlihat, terutama saat proses penetapan penjabat ketua umum, Zulfa Mustofa, yang dianggap sebagai solusi sementara hingga Muktamar berikutnya.
Gus Yahya, meskipun demikian, masih mengklaim jabatannya sebagai ketua umum dan menolak keputusan tersebut. Ini menunjukkan adanya dualisme kepemimpinan yang bisa mengganggu fungsi organisasi secara keseluruhan.
Impak Sosial dan Politik dari Pertikaian Internal NU
Bukan hanya organisasi yang terdampak, tetapi konflik ini juga bisa menjadi masalah bagi masyarakat yang menantikan kepemimpinan NU dalam memecahkan berbagai persoalan sosial. Sosialisasi dan dukungan bagi masyarakat sangat penting, dan hal ini harus menjadi prioritas.
Dengan adanya ketegangan seperti ini, banyak pihak merasa khawatir bahwa masalah yang lebih besar bisa muncul. “Jika kita tidak segera menyelesaikan perselisihan ini, dampaknya dapat berlarut-larut,” ujar Alissa. Ia menekankan pentingnya menyelaraskan visi dan misi NU.
Dalam menyikapi hal ini, dukungan kepada pemimpin yang lebih stabil dan konsisten juga sangat penting. Alissa berharap para pemangku kepentingan dalam NU untuk bersatu dan bekerja sama demi kepentingan bersama.
