Rapat paripurna dalam masa sidang II tahun 2025-2026 telah resmi menetapkan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) penting untuk dibahas lebih lanjut. Dua RUU yang mendapatkan persetujuan adalah RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan RUU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri oleh perwakilan dari delapan fraksi yang memberikan pandangannya secara tertulis dan langsung. Keputusan ini menjadi langkah awal dalam proses pembahasan lebih lanjut kedua RUU tersebut dalam tingkat legislatif.
Dasco mengajukan pertanyaan mengenai persetujuan RUU BPIP, yang dijawab dengan suara bulat sebagai tanda setuju dari para anggota. Penetapan ini menunjukkan komitmen DPR terhadap penguatan ideologi Pancasila di Indonesia.
Proses Pembahasan RUU BPIP dan RUU PSK di DPR
RUU BPIP sebelumnya telah melalui berbagai pembahasan di Baleh DPR dengan melibatkan banyak pakar dan akademisi dari berbagai universitas. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap ideologi Pancasila sangatlah penting dalam konteks pembangunan karakter bangsa.
Setelah dibahas, RUU BPIP memperoleh dukungan untuk diteruskan ke tahap berikutnya, juga dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak. Hal ini diharapkan dapat memperkaya substansi RUU sebelum disetujui menjadi undang-undang yang sah.
Sementara itu, RUU PSK, yang diusulkan oleh Komisi XIII DPR, juga mendapatkan lampu hijau. Usulan ini menekankan perlindungan yang lebih baik bagi saksi dan korban dalam proses hukum, tentunya sebagai langkah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Pentingnya RUU Perlindungan Saksi dan Korban bagi Masyarakat
RUU PSK memiliki signifikansi yang tinggi mengingat perlindungan terhadap saksi dan korban sering kali menjadi isu yang terabaikan. Dengan adanya RUU ini, diharapkan mereka dapat mendapat perlindungan yang layak, terutama dalam konteks perkara pidana, sehingga tidak takut untuk memberikan kesaksian.
Selama ini, banyak kasus yang terhambat karena kurangnya perlindungan bagi saksi yang berani tampil. Dengan pengesahan RUU ini, harapannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.
Langkah ini merupakan wujud komitmen DPR untuk meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia. Dengan adanya perlindungan yang lebih ketat, diharapkan masyarakat akan lebih aktif dan berani dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk penegakan hukum.
Langkah Selanjutnya setelah Persetujuan RUU di DPR
Setelah kedua RUU ini disetujui sebagai usul inisiatif oleh DPR, langkah selanjutnya adalah melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah. Dalam proses ini, akan disiapkan naskah akademik serta daftar inventarisasi masalah yang perlu dikaji lebih mendalam.
Pemerintah juga diharapkan dapat menyiapkan Surat Presiden (Surpres) terkait kedua RUU tersebut untuk mempercepat proses legislasi. Ini adalah tahap penting sebelum RUU beranjak ke sidang yang lebih formal.
Melalui pembahasan ini, diharapkan muncul konsensus yang jelas terkait isi dan substansi dari RUU BPIP dan RUU PSK. Sinergi antara DPR dan pemerintah diharapkan dapat menghasilkan undang-undang yang komprehensif dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
