![](https://kumparan-berita.com/wp-content/uploads/2025/10/kejaksaan-tinggi-kejati-sumatera-utara-menahan-mantan-kepala-cabang-pratama-komersil-belawan-pt-biro.jpeg; charset="utf-8")
Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara baru-baru ini menangkap mantan Kepala Cabang Pratama Komersil Belawan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), RS, akibat dugaan keterlibatannya dalam korupsi pengadaan kapal. Penangkapan ini diharapkan dapat menuntaskan masalah yang berkaitan dengan penyelewengan anggaran negara.
RS dituduh menjadi pengawas proyek pengadaan dua unit kapal tunda untuk Cabang Dumai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang mendapatkan bukti kuat mengenai keterlibatan RS dalam skandal ini.
Menurut pengakuan Plh Kasi Penkum Kejati Sumut, Muhammad Husairi, penyidik sudah menemukan indikasi yang jelas mengenai peran RS dalam proyek yang gagal tersebut. Ini selaras dengan dugaan bahwa telah terjadi penyimpangan signifikan yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Proses Hukum Terhadap Mantan Pejabat Terkait Kasus Korupsi
Penyidik telah menahan RS dengan dasar untuk menghindari kemungkinan penghilangan barang bukti dan agar proses penyidikan berjalan lancar. Keputusan ini diambil setelah melakukan pemeriksaan mendalam dan mendapatkan bukti yang cukup kuat.
RS kini ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan untuk 20 hari pertama di bawah Surat Perintah Penahanan. Hal ini menjadi langkah penting dalam meminimalisir kemungkinan tersangka melarikan diri atau mengulangi tindakan korupsi.
Investigasi menunjukkan bahwa dalam kontrak pengadaan dua kapal dengan biaya mencapai Rp135,81 miliar, proses pengerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Hasil ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang mempengaruhi keuangan negara.
Kronologi Kasus dan Dampak Ekonomi yang Ditimbulkan
Bermula dari kontrak yang disepakati, proyek pengadaan kapal tunda ini seharusnya mengikuti jadwal dan standard yang ditetapkan. Namun, penyidik menemukan bahwa progres fisik proyek sangat jauh dari ketentuan kontrak, menyebabkan variasi yang mencolok antara rencana dan realisasi.
Pembayaran untuk proyek tersebut tetap dilakukan walaupun pekerjaan belum rampung, sebuah tindakan yang sangat mencolok. Akibatnya, negara berpotensi menderita kerugian finansial sebesar Rp92,35 miliar.
Lebih jauh lagi, potensi kerugian perekonomian yang ditimbulkan mencapai Rp23,03 miliar per tahun, akibat ketidakmampuan kapal untuk berfungsi seperti yang diharapkan. Hal ini mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi perekonomian daerah.
Peran Penegakan Hukum dalam Mengatasi Korupsi
Penyidikan ini juga menyoroti pentingnya kehadiran penegakan hukum dalam memberantas korupsi di sektor publik. Tak hanya menangkap pelaku, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi.
Kasus ini mengingatkan kita bahwa tindakan represif terhadap pelaku korupsi belum cukup; langkah pencegahan juga harus dilakukan untuk menumbuhkan budaya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya sikap tegas dari aparat penegak hukum, diharapkan kasus serupa tidak terulang di masa depan.
Para pejabat yang terlibat dalam proyek ini, seperti HAP dan BS, telah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi orang lain untuk menolak berkompromi dalam tindakan korupsi.
