DPR Ajak Proses Hukum Tindak Pelanggaran Kasus Pondok Pesantren Ambruk

Kasus gedung ambruk di Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, telah menimbulkan keprihatinan yang mendalam di kalangan masyarakat dan pemerintah. Insiden tragis ini merenggut nyawa puluhan santri, menuntut perhatian serius dari pihak berwenang untuk menelusuri masalah hukum yang mungkin ada di baliknya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, menekankan bahwa seluruh proses hukum harus dijalankan jika terbukti ada pelanggaran. Hal ini penting agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Pada saat yang sama, Singgih menegaskan bahwa pihaknya akan menyerahkan seluruh proses penegakan hukum kepada aparat kepolisian, dan tidak ingin campur tangan dalam penyelidikan tersebut.

Pentingnya Pengawasan dalam Pembangunan Gedung di Pesantren

Singgih mengungkapkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pembangunan gedung di pesantren agar kejadian seperti ini tidak terulang. Menurutnya, pembangunan harus melibatkan para ahli agar prosesnya dapat berjalan dengan baik dan sesuai standar.

Di sisi lain, Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, meyakini bahwa ada kelalaian yang menyebabkan ambruknya gedung tersebut. Dia berpendapat bahwa struktur gedung yang ada tidak memadai untuk menampung jumlah santri yang ada pada saat kejadian.

Marwan juga berpandangan bahwa insiden ini tidak sepenuhnya bisa disalahkan pada pengurus pesantren. Ada tanggung jawab dari pemerintah yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap pembangunan gedung.

Keadaan Korban dan Proses Pencarian

Hingga sepekan setelah insiden, Tim SAR terus bekerja keras dalam mencari korban yang masih terjebak dalam reruntuhan gedung. Keberadaan korban yang masih hilang menambah kesedihan dan kepedihan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Gedung yang ambruk, yang terdiri dari tiga lantai dan mencakup musala, mengalami keruntuhan mendadak saat ratusan santri tengah melaksanakan salat berjemaah. Ini menunjukkan betapa rentannya situasi ketika standar keselamatan tidak dipatuhi.

Sejak kejadian, jumlah total korban tewas mencapai 54 orang, termasuk lima di antaranya yang teridentifikasi sebagai bagian tubuh. Proses pencarian korban kini menjadi fokus utama untuk memberikan penutupan bagi keluarga yang terkena dampak.

Pentingnya Edukasi tentang Keselamatan dan Konstruksi

Insiden ini memicu diskusi lebih luas tentang pentingnya edukasi mengenai keselamatan dan konstruksi. Banyak yang menyebut bahwa pendidikan mengenai struktur bangunan yang aman harus diperkenalkan di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk pesantren.

Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk menciptakan pedoman yang jelas dalam pembangunan tempat-tempat umum maupun pendidikan. Edukasi yang baik dapat membantu mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang.

Penting juga untuk memastikan bahwa peraturan dan regulasi yang ada dipatuhi, sehingga keselamatan semua orang menjadi prioritas utama dalam setiap proyek pembangunan.

Related posts